IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG HAK PERDATA ANAK LUAR KAWIN DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA | Rosidah | Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG HAK PERDATA ANAK LUAR KAWIN DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Zaidah Nur Rosidah(1*)
(1) IAIN Surakarta
(*) Corresponding Author
DOI : 10.22515/al-ahkam.v2i2.1067

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta, khususnya pendapat para hakim mengenai implementasi putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan pendekatan socio legal study, bagaimana putusan MK tentang anak luar kawin diimplementasikan dalam putusannya. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, yaitu menggali pendapat hakim mengenai implementasi putusan MK tersebut. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terstrukutur, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian dilakukan 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi silogisme deduksi. Melalui karya tulis ini diperoleh hasil bahwa pertama, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 belum dapat diimplementasikan secara penuh baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Kedua, di Pengadilan Agama, putusan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum Islam yang menyatakan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga anak luar kawin tidak dapat bernasab dengan ayah biologisnya serta tidak mendapatkan hak waris dan wali. Ketiga, menurut hakim di Pengadilan Negeri, putusan MK tersebut sudah diakomodasi di dalam KUH Perdata bahwa anak luar kawin dapat diakui melalui pengadilan, dan terhadap pengakuan tersebut anak luar kawin memperoleh hak waris yang besarnya tidak penuh seperti anak sah.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Implementasi, Hak Perdata, Anak Luar Kawin.

References


Azhar Basyir, Ahmad, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Erma Yuliani,Nelly, http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/tinjauan-yuridis-perolehan-akta-kelahiran-anak-luar-kawin-berdasarkan-undang-undang-nomor-23-tahun-2006.pdf, diakses tanggal 2 Agustus 2014

Irfan, H.M. Nurul, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Jakarta: Amzah, 2012.

Mahmuddin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Pribadi, 2016

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992)

Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat , Bandung: Angkasa, 1981.

Satrio, Rio, Tinjauan tentang Kedudukan Anak Luar kawin dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia, http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Tinjauan%20Keberadaan%20 Anak%20Luar%20Kawin.pdf, diakses tanggal 28 Mei 2013

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UIPress, 1984.

Sudarsono, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Syahrani, Riduan, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung: Alumni, 1992.

Vago,Steven, Law and Society,(New Jersey : Prentice Hall, Upper Saddie River, 1997).

Wignyosoebroto, Soetandyo, Ragam-ragam Penelitian Hukum dalam Metode Penelitan Hukum, Konstelasi dan Refleksi,editor. Sulistyowati Irianto dan Shidarta, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Yenny Warita Purba, Bahtra, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, 2016.


Article Statistic

Abstract view : 71 times